Gus Dur Diusulkan Jadi Juru Damai Timur Tengah

(Jawa Pos, 31 Desember 2008)
JAKARTA - Indonesia harus mengambil peranan penting untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Sejumlah elemen masyarakat meminta pemerintah mengirim duta untuk menjadi juru damai di tanah konflik, Timur Tengah.

Salah satu tokoh yang diusulkan untuk menengahi konflik di Timur Tengah adalah mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Usul itu datang dari GP Ansor, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan FKB DPR.

''Indonesia harus tampil sebagai pendamai utama. Gus Dur harus dimanfaatkan menjadi juru damai bagi dua kutub, Israel dan Palestina. Sebab, Gus Dur punya hubungan yang baik dengan kedua pihak,'' kata Ketua FKB DPR Effendy Choirie saat konferensi pers bersama di Kantor PP Gerakan Pemuda Ansor kemarin (30/12).

Ketua Umum PP GP Ansor Saifullah Yusuf menambahkan, usul mengirim Gus Dur itu merupakan terobosan baru untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang tidak pernah mengalami kemajuan. ''Ini bagian dari ikhtiar sehingga pemerintah Indonesia tidak sekadar mengutuk atau mengecam,'' kata Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Ketua KISDI Ahmad Soemargono menambahkan, tidak ada salahnya SBY memberikan mandat kepada Gus Dur untuk menjadi juru damai di Timur Tengah. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia punya andil besar dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Hanya, Ahmad Soemargono mengingatkan, Indonesia tetap harus mewaspadai kalau Israel meminta persyaratan-persyaratan khusus sebelum menerima kehadiran duta Indonesia menjadi juru damai. Misalnya, meminta pemulihan hubungan diplomatik. ''Harus diantisipasi segala kemungkinannya,'' katanya.

Pemerintah dinilai kurang tegas dalam mengambil sikap terkait infasi Israel ke Jalur Gaza, Palestina. Kritikan tersebut muncul dari Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto yang melihat peristiwa penyerangan Israel sebagai bentuk penjajahan, di mana konstitusi Indonesia mengamanatkan untuk menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia.

''Pemerintah harus keras,'' ujar mantan Pangab tersebut saat mengunjungi Panti Asuhan Yayasan Dakwah Islamiah di kawasan Condet, Jakarta Timur, kemarin (30/12). Dia berharap tindakan tegas itu bukan hanya disimbolkan melalui kutukan dan pernyataan politik.(tom/cak/pri),Perpustakaan The WAHID Institute