Banyuwangi (GP-Ansor): Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Banyuwangi yang mengharamkan golongan putih (Golput) dalam pemilu tidak diamini jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyuwangi. Kedua ormas Islam terbesar di Bumi Blambangan itu menilai bahwa pemilu adalah hak politik warga. Jadi, tidak ada alasan untuk mengintervensi warga agar menggunakan hak pilihnya maupun tidak.
“Hak tersebut mau digunakan atau tidak, terserah kepada yang punya hak,” cetus Ketua PDM Banyuwangi Syuhadak kemarin sore.
Warga Desa Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo itu mengaku tidak setuju terhadap fatwa MUI yang menyebutkan golput haram. Apalagi, fatwa golput haram tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas. “Orang itu jangan ditakut-takuti dengan fatwa-fatwa haram. Lebih baik, lakukan pendidikan politik yang mencerahkan, itu lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kritiknya.
Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua PCNU Banyuwangi KH Ali Maki Zaini. Tokoh muda itu mengaku tidak sepakat dengan MUI yang mengharamkan golput. Sebab dalam pandangan PCNU, pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin. “Menurut Imam Al Ghazali, hukumnya adalah fadlu kifayah,” ungkapnya.
Ketika dalam pemilu sudah ada orang yang mengikuti, terang Maki, maka kewajiban masyarakat lainnya menjadi gugur. “Jadi, tidak ada memilih pemimpin itu hukumnya wajib ain (wajib bagi setiap orang, Red),” tandasnya.
Maki mengimbau semua pihak terkait termasuk MUI Banyuwangi, sebaiknya lebih menekankan kriteria caleg daripada memberikan fatwa golput haram kepada masyarakat. Sebab dengan memberikan rambu-rambu tentang kriteria caleg tersebut, masyarakat diajak lebih jeli dalam menilai dan memilih pemimpinnya yang akan duduk di kursi legislatif. Misalnya, MUI menyarankan memilih caleg yang bisa dipercaya dan tidak suka menghujat sesama caleg. “Lebih bagus jika MUI mengajak masyarakat ikut pemilu dengan cara memahamkan bahwa hal itu adalah ibadah fardlu kifayah yang dikerjakan dapat pahala. Daripada mengeluarkan fatwa haram,” sarannya.
Sekadar diketahui, MUI pusat mengeluarkan fatwa bahwa hukum golput dalam pemilu adalah haram. Sedangkan, anggota Komisi Fatwa MUI Banyuwangi Luqman Hakim memberikan kriteria bahwa yang diharamkan adalah golput ideologis. “Yaitu kelompok yang sejak awal memang tidak sepakat dengan adanya pemilu sebagai sarana menyelenggarakan negara,” terang Luqman.
Sabtu, 07 Februari 2009
FBR Berang, Demokrat Maklumi Gus Dur
Jakarta (GP-Ansor): Kubu Demokrat tidak merasa heran jika Abdurrahman Wahid alias Gus Dur gemar mengeluarkan pernyataan responsif yang terkadang tidak logis . Sementara Pimpina FBR merasa gerah dengan pernyataan itu.
Sekretaris Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana siang ini (Selasa, 5/2) berpendapat, menyikapi pernyataan Gus Dur yang menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Rempug (FBR).
“Ya kita tahu kan siapa Gus Dur. Beliau kan memang seperti itu suka mengeluarkan pernyataan responsif yang terkadang tidak logis,” kata Sutan.
Terkait dengan pernyataan Gus Dur yang menyebut SBY tidak punya nyali membubarkan ormas FPI dan FBR tersebut, ia enteng menjawab, bahwa untuk membubarkan organisasi harus ada dasarnya. Tidak asal dibubarkan begitu saja.
“Tidak bisa seenaknya saja dibubarkan, sekalipun oleh presiden,” katanya. Apalagi menurut Sutan, UUD 1945 saja memberikan kebebasan bagi seseorang untuk berorganisasi.
Lagi pula, katanya Indonesia sebagai negara hukum, membubarkan sebuah organisasi ada mekanismenya. Oleh karena itu, jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR ini, jika Gus Dur memiliki bukti-bukti aksi kekerasan yang dilakukan dua ormas tersebut, seharusnya melaporkan ke aparat yang berwajib untuk menindaklanjutinya.
“Sebab pengadilan yang berwenang membubarkan ormas, bukan presiden,” katanya.
Sementara, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Fadholi El Muhir menilai pernyataan bekas Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang meminta Presiden SBY untuk membubarkan Forum Betawi Rempug (FBR) dan Front Pembela Islam (FBI), cuma cari sensasi belaka.
“Gus Dur sudah tiga kali stroke, udah nggak normal. Ngapain didengar. Tidak ada dasar dan tidak ada bukti,” kata Fadholi, Selasa (5/2), dengan nada berang.
Menurut Fadholi, Gus Dur, tidak hanya memecah belah umat di kalangan FBR dan FPI tetapi juga di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). “Di kalangan nahliyin sendiri Gus Dur adalah pemecah umat,” ujar Fadholi.
Dikatakan Fadholi, Gus Dur sudah tidak populer lagi. Karena itu semua ucapan dan tindakannya tidak perlu dihiraukan lagi. Fadholi juga tidak melihat ucapan Gus Dur itu untuk kepentingan Pemilu 2009.
“Untuk apa didengerin, Gus Dur sudah tidak populer lagi. Ngapain mikiran pemilu,” kata Fadholi yang sempat mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Bamus Betawi namun mengundurkan diri.
Seperti diberikan sebelumnya, (Senin, 4/2), Gus Dur di Kantor DPP PKB menantang SBY dan kandidat capres yang akan maju dalam Pilpers 2009 untuk berani membubarkan FBR dan FPI. Bahkan Ketua Dewan Syuro PKB ini dengan nada tinggi menyatakan hanya dirinyalah yang mampu membubarkan dua organisasi massa itu.
“FPI dan FBR harus segara dibubarkan. Karena sudah nggak bener lagi,” kata Gus Dur di acara jumpa pers di Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB, Kalibata, Jakarta, Senin (4/2).
Calon presiden dari PKB itu mengaku tidak habis pikir mengapa pemerintahan SBY-JK takut untuk membubarkan dua organisasi tersebut. “Kenapa SBY takut?” ujarnya
Menurut mantan Ketua Umum PBNU ini, orang yang paling bertanggung jawab terhadap berdirinya FPI di antaranya bekas Pangdam Jaya Djaja Suparman, bekas Menhankam dan Panglima ABRI Wiranto dan bekas Kapolda Metro Jaya Nugroho Djajusman.
“Pada waktu itu Sutanto (Kapolri) adalah Wakapolda dan yang melaksanakannya adalah Kivlan Zein (bekas Kepala Staf Kostrad),” kata Gus Dur.
Sedangkan FBR didirikan oleh tokoh Betawi Edi Nalapraya. Tujuan ormas ini berdiri, menurut bekas presiden kedua RI itu, untuk kepentingan intelijen LB Moerdani. “Ini harus segera disudahi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Gus Dur minta dengan tegas agar aparat hukum segera membubarkan dua ormas itu. Kata dia, jika masih dibiarkan tumbuh dengan bebas maka masyarakat akan menjadi bulan-bulanan pihak FPI dan FBR. “Pembubaran dua ormas itu untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana siang ini (Selasa, 5/2) berpendapat, menyikapi pernyataan Gus Dur yang menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Rempug (FBR).
“Ya kita tahu kan siapa Gus Dur. Beliau kan memang seperti itu suka mengeluarkan pernyataan responsif yang terkadang tidak logis,” kata Sutan.
Terkait dengan pernyataan Gus Dur yang menyebut SBY tidak punya nyali membubarkan ormas FPI dan FBR tersebut, ia enteng menjawab, bahwa untuk membubarkan organisasi harus ada dasarnya. Tidak asal dibubarkan begitu saja.
“Tidak bisa seenaknya saja dibubarkan, sekalipun oleh presiden,” katanya. Apalagi menurut Sutan, UUD 1945 saja memberikan kebebasan bagi seseorang untuk berorganisasi.
Lagi pula, katanya Indonesia sebagai negara hukum, membubarkan sebuah organisasi ada mekanismenya. Oleh karena itu, jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR ini, jika Gus Dur memiliki bukti-bukti aksi kekerasan yang dilakukan dua ormas tersebut, seharusnya melaporkan ke aparat yang berwajib untuk menindaklanjutinya.
“Sebab pengadilan yang berwenang membubarkan ormas, bukan presiden,” katanya.
Sementara, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Fadholi El Muhir menilai pernyataan bekas Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang meminta Presiden SBY untuk membubarkan Forum Betawi Rempug (FBR) dan Front Pembela Islam (FBI), cuma cari sensasi belaka.
“Gus Dur sudah tiga kali stroke, udah nggak normal. Ngapain didengar. Tidak ada dasar dan tidak ada bukti,” kata Fadholi, Selasa (5/2), dengan nada berang.
Menurut Fadholi, Gus Dur, tidak hanya memecah belah umat di kalangan FBR dan FPI tetapi juga di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). “Di kalangan nahliyin sendiri Gus Dur adalah pemecah umat,” ujar Fadholi.
Dikatakan Fadholi, Gus Dur sudah tidak populer lagi. Karena itu semua ucapan dan tindakannya tidak perlu dihiraukan lagi. Fadholi juga tidak melihat ucapan Gus Dur itu untuk kepentingan Pemilu 2009.
“Untuk apa didengerin, Gus Dur sudah tidak populer lagi. Ngapain mikiran pemilu,” kata Fadholi yang sempat mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Bamus Betawi namun mengundurkan diri.
Seperti diberikan sebelumnya, (Senin, 4/2), Gus Dur di Kantor DPP PKB menantang SBY dan kandidat capres yang akan maju dalam Pilpers 2009 untuk berani membubarkan FBR dan FPI. Bahkan Ketua Dewan Syuro PKB ini dengan nada tinggi menyatakan hanya dirinyalah yang mampu membubarkan dua organisasi massa itu.
“FPI dan FBR harus segara dibubarkan. Karena sudah nggak bener lagi,” kata Gus Dur di acara jumpa pers di Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB, Kalibata, Jakarta, Senin (4/2).
Calon presiden dari PKB itu mengaku tidak habis pikir mengapa pemerintahan SBY-JK takut untuk membubarkan dua organisasi tersebut. “Kenapa SBY takut?” ujarnya
Menurut mantan Ketua Umum PBNU ini, orang yang paling bertanggung jawab terhadap berdirinya FPI di antaranya bekas Pangdam Jaya Djaja Suparman, bekas Menhankam dan Panglima ABRI Wiranto dan bekas Kapolda Metro Jaya Nugroho Djajusman.
“Pada waktu itu Sutanto (Kapolri) adalah Wakapolda dan yang melaksanakannya adalah Kivlan Zein (bekas Kepala Staf Kostrad),” kata Gus Dur.
Sedangkan FBR didirikan oleh tokoh Betawi Edi Nalapraya. Tujuan ormas ini berdiri, menurut bekas presiden kedua RI itu, untuk kepentingan intelijen LB Moerdani. “Ini harus segera disudahi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Gus Dur minta dengan tegas agar aparat hukum segera membubarkan dua ormas itu. Kata dia, jika masih dibiarkan tumbuh dengan bebas maka masyarakat akan menjadi bulan-bulanan pihak FPI dan FBR. “Pembubaran dua ormas itu untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan” ujarnya.
Anggota PKB Bakar Atribut Partai
Liputan6.com, Jombang: Sejumlah pengurus dan anggota Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Diwek, Jombang, Jawa Timur, membakar atribut PKB. Ini sebagai pelampiasan kejengkelan para pendukung setia Abdurrahman Wahid terhadap Ketua Dewan Pertimbangan Partai PKB Muhaimin Iskandar.
Atribut yang dibakar antara lain kartu anggota PKB, surat keputusan pengangkatan, serta baju PKB yang dipakai. Menanggapi aksi pembakaran tersebut, Muhaimin Iskandar malah menuduh ada partai lain yang sengaja mengacau di tubuh PKB.(YNI/Bambang Ronggo)
Jumat, 06 Februari 2009
Gus Dur Tolak Fatwa Golput
JAKARTA, SELASA — Mantan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyatakan penolakannya terhadap keluarnya fatwa MUI terkait larangan bagi umat Muslim untuk tidak bersikap golput, atau tidak berpartisipasi pada Pemilu 2009.
"Saya menolak sikap beberapa orang atau yang mengatasnamakan institusi MUI yang mengeluarkan fatwa haram bagi yang tidak memilih dalam Pemilu 2009. Alasan saya, hingga kini KPU tidak bekerja dengan baik bahkan melakukan kecurangan," tandas Gus Dur dalam pernyataannya kepada para wartawan, Selasa (27/1).
Contoh saja, menurut Gus Dur, dalam pilkada di Jatim, jumlah pemilih yang dipanggil semestinya 42 juta orang, tetapi yang dipanggil hanya 15 juta orang. Hal ini, tentu akan terjadi dalam Pemilu 2009.
"Ini karena sosialisasi pemilu yang amburadul. Jika penyelenggara pemilu telah ceroboh dalam bekerja, lalu bagaimana nasib demokrasi bangsa kita ke depan? Untuk itu, saya tetap bersikap memboikot pemilu untuk tidak memilih. Kita ini sedang diuji untuk belajar berdemokrasi. Jadi, beda pendapat adalah hal yang biasa," kata Gus Dur.
Gus Dur Takut Tua
SEMARANG, MINGGU - KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengaku ketakutan karena usianya terus bertambah tua.
"13 hari lalu, saya mengalami ketakutan dalam diri saya karena sudah tua. Wis tuo, 68 tahun umure (sudah tua, 68 tahun umur saya- red)," kata Gus Dur setelah memberikan arahan di hadapan ratusan kader dan simpatisan PDIP di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jateng di Jalan Brigjen Soediarto Semarang, Minggu (25/1).
Gus Dur mengatakan, karena usia lanjut tersebut, dirinya mengaku tidak berani macam-macam termasuk saat ada permintaan dari para sesepuh agar dirinya kembali mencalonkan diri menjadi calon presiden pada Pemilu 2009.
"Saya memperlakukan harapan itu dengan main-main. Syukur kalau diterima jadi calon. Kalau tidak jadi tidak pate'en (tidak masalah-red)," katanya.
Mantan Presiden ini mengaku, di usia 68 tahun ia merasa dirinya serba enak. "Umur 68 tahun, rumah bagus sekali dan mangku (menimang-red) cucu. Jadi sudah senang," katanya.
Ia menceritakan, selain bisa memangku cucu, banyak orang di daerah datang ke rumahnya untuk meminta barokah. "Alhamdulillah mau mampir ke rumah saya. Sudah saya bilangin, tapi mereka masih saja bawa ketan, bawa ini itu, ya sudah. Jadi alhamdulillah, hidup pada akhir-akhir ini enak sekali, ayem sekali," katanya.
Ditanya apakah dirinya masih mempertahankan untuk boikot Pemilu dengan tidak menyalurkan hak suara, Gus Dur mengaku arahan tersebut masih berlaku. "Kita lihat saja nanti. Kalau dihalangi jadi calon presiden, ya jadi boikot Pemilu," kata Gus Dur.
Langganan:
Postingan (Atom)
