Jumat, 16 Januari 2009

Lili Romli: PKB Muhaimin Terpukul 3 Kali


Laurencius Simanjuntak - detikPemilu

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gus Dur telah menyatakan dukungan suaranya kepada PDIP pada Pemilu 2009. Hal ini pun dinilai sebagai pukulan ketiga bagi PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Ini seperti pukulan ketiga buat PKB Cak Imin," ujar pengamat politik LIPI Lili Romli saat dihubungi detikcom, Kamis (15/1/2009).

Lili menjelaskan, pukulan pertama untuk PKB datang dari partai sempalannya, PKNU, yang dipelopori oleh kiai-kiai berpengaruh yang sebelumnya berafiliasi dengan PKB.

"PKNU kan yang mempelopori kiai-kiai Langitan. Kebanyakan di PKB (konstituen) anak-anak muda dan budaya patronalistik masih kental, jadi sangat hormat dengan para kiai" ungkapnya.

Pukulan kedua, lanjut Lili, datang dari konflik internal PKB antara kubu Gus Dur dan Cak Imin yang masih berlangsung hingga kini. "Suara dukungan Gus Dur masih signifikan. Jelas suara PKB Muhaimin akan berkurang," tegasnya.

Lebih jauh Lili menjelaskan, dukungan suara PKB Gus Dur terhadap PDIP juga akan mempengaruhi duel SBY-Mega yang diprediksi bakal terulang di Pilpres 2009. "Ini akan memberikan credit point buat Mega, karena satu elit sudah masuk. Tapi apakah suara NU akan lari ke Mega, belum tentu," tandasnya.

Jika Terpilih, Eman Tak Akan Ditetapkan Jadi Anggota DPR


Shohib Masykur - detikPemilu

Jakarta - Caleg PKB Eman Hermawan yang mundur dari caleg PKB tidak akan ditetapkan sebagai anggota DPR jika dia dia terpilih. Syaratnya, pengunduran diri Eman harus atas rekomendasi dari partai.

"Kalau terpilih nggak bisa ditetapkan," ujar Ketua KPU Abdil Hafiz Anshary Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2009).

Saat ini, lanjut Hafiz, sudah terlambat bagi caleg untuk mundur. Karena itu nama Eman akan tetap muncul di surat suara. Meski demikian, jika memang pengunduran diri Eman atas seizin partai, dan partai memberi rekomendasi ke KPU, penetapan Eman sebagai caleg terpilih, jika dia terpilih, bisa dibatalkan.

"Diganti dengan suara terbanyak berikutnya," ucap Hafiz.

Erman Hermawan merupakan caleg dari PKB dari dapil Jatim VI. Dia menyatakan mundur sebagai caleg dari PKB karena ragu akan kesiapan KPU menggelar pemilu sekaligus sebagai protes atas penetapan suara terbanyak yang diputuskan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Erman juga berniat untuk melimpahkan suara dan mengarahkan pilihan politik konstituen kepada Luluk Nur Hamidah, caleg DPR RI dari PKB dengan nomor urut 3 di Dapil Jawa Timur VI.

Ketua DPP PKB Mundur dari Calon Anggota DPR

Syukri Rahmatullah - Okezone

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Eman Hermawan mengundurkan diri dari calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan Jawa Timur VI.

Pengunduran diri tersebut disampaikan Eman Hermawan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jalan Imam Bonjol, Kamis (15/1/2009).

Dalam rilis yang diterima okezone, Eman mengundurkan diri disebabkan dua hal. Pertama, dia meragukan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2009.

"Keraguan ini didasarkan atas indikasi bahwa hingga saat ini persiapan KPU masih kedodoran, terutama dalam hal penyiapan logistik pemilu dan perangkat-perangkat pemilu lainnya," katanya.

Kedua, kemunduran dirinya disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan ketentuan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 dan menyatakan bahwa penetapan caleg terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Menurutnya, keputusan ini akan menimbulkan 4 implikasi yang sangat serius bagi demokrasi, yaitu:

Pertama, sistem penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak semakin mendorong meningkatnya intensitas vote-buying (jual beli suara). Dengan demikian, Putusan MK ini turut berkontribusi dalam mendorong kapitalisasi politik yang pada akhirnya berpotensi untuk melumpuhkan bangunan demokrasi di republik ini.

Kedua, sistem penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, dalam praktiknya juga berpotensi untuk menggerogoti institusi partai politik sebagai dampak lanjutan, akibat meningkatnya intensitas pertarungan antar-caleg di internal setiap partai politik atau kanibalisme politik.

Ketiga, sistem penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak tidak serta-merta memunculkan political accountability. Sebaliknya, ia berpotensi besar menurunkan tingkat representasi politik mengingat caleg yang memperoleh suara yang kurang signifikan justru memperoleh kursi hanya gara-gara yang bersangkutan memiliki "suara terbanyak".

Dalam kondisi demikian, sesungguhnya caleg yang bertarung dalam pemilu kali ini sama sekali bukanlah caleg yang diusung partai, tapi sama dengan calon independen. Perolehan suara partai yang sebelum Putusan MK muncul diberikan kepada nomor urut terkecil untuk menambah tingkat legitimasi elektabilitas caleg juga terbuang sia-sia.

Keempat, sistem penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak juga merugikan kepentingan caleg perempuan dan politik perempuan pada umumnya, serta bertentangan dengan agenda besar bangsa untuk mendorong partisipasi politik perempuan melalui affirmative action yang dilindungi oleh Pasal 28 H Ayat 2 UUD 1945.

Meski tetap dipertahankan, ketentuan Pasal 55 Ayat 2 UU No. 10 Th. 2008, di mana setiap 3 orang caleg terdapat sekurang-kurangnya 1 caleg perempuan juga menjadi tidak bermakna.

Namun, meskipun sudah mengundurkan diri. Eman mengaku akan tetap berkomitmen untuk berjuang dan bekerja untuk membesarkan PKB dalam pemilu 2009. (uky)

Sekjen PDIP: PKB Itu Ya Gus Dur


Surabaya - PDIP merangkul PKB kubu Gus Dur untuk Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Apakah PDIP tak melirik PKB Muhaimin? PDIP tetap melakukan komunikasi dengan Muhaimin Iskandar. Namun, bagi PDIP, PKB itu ya Gus Dur.

PDIP memandang tidak ada perpecahan di PKB. PKB tetap satu. "PKB itu ya Gus Dur. Saya tidak mau menyebut ini PKB pro Gus Dur," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung saat memberi sambutan dalam Deklarasi Koalisi PDIP Surabaya dengan PKB Pro Gus Dur di RM Taman Sari, Surabaya, Rabu (14/1/2009).

Pramono Anung tidak melihat PKB kubu mana yang sah. Karena itu, PDIP tetap merangkul kubu Gus Dur maupun Muhaimin Iskandar dalam rangka Pemilu 2009.

"Kita tidak mau masuk wilayah pada hal itu. Kita menganggap PKB tetap PKB. Kita juga membangun komunikasi yang baik dengan Muhaimin. Sehingga tidak ada perbedaan," kata dia.

Saat ditanya mengenai lebih dekatnya PDIP dengan PKB Gus Dur apakah karena menilai PKB Muhaimin sudah berada dalam genggaman SBY, Pramono menolak berkomentar lebih jauh. "Oh tidak..tidak, kita tidak mau masuk wilayah itu," kilah Pramono singkat.

Koalisi yang dirajut PDIP di Surabaya dengan PKB ini adalah koalisi ketiga. Sebelumnya koalisi PDIP dengan PKB Gus Dur telah dideklarasikan di Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat. "Kita berharap koalisi ini berlanjut di daerah lain," harap Pramono.

Gus Dur Juga Minta Umat Islam Indonesia Bantu Palestina


Irwan Nugroho - detikNews

Jakarta - Pemerintah mengimbau umat Islam di Indonesia untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina yang menjadi korban konflik di Jalur Gaza. Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid pun mendukung imbauan pemerintah itu.

"Meminta umat Islam di Indonesia untuk memberikan bantuan semampunya untuk rakyat Palestina dari doa (seperti membaca doa qunut nazilah bagi umat Islam), dan bentuk-bentuk bantuan lainnya," ujar Gus Dur dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Senin (29/12/2008).

Sebaliknya, Gus Dur meminta umat Islam untuk terus waspada agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha menunggangi isu Palestina ini, yang tujuannya demi kepentingan kelompoknya sendiri.

Gus Dur mengecam segala bentuk dan cara kekerasan dalam menyikapi kebuntuan politik dan penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Dia mendesak pihak militer Israel untuk menghentikan serangan dan mundur dari wilayah Palestina (khususnya jalur Gaza).

Menurutnya, pihak-pihak pemerintah di Palestina mulai dari PLO, Otoritas Palestina, dan Fatah di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas harus tidak berpangku tangan dan membiarkan serangan Israel ini. Apalagi memandang serangan Israel itu hanya sebagai urusan Hamas saja.

"Menuntut agar pihak Hamas meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyikapi konflik Palestina-Israel, agar kaum konservatif Israel tidak menjadikannya sebagai dalih untuk melakukan pembalasan. Hamas perlu kembali pada perjuangan diplomatik dan perundingan bukan dengan jalur kekerasan yang akan menjadikan rakyat Palestina sebagai korban," pungkas Gus Dur.